Sudah bukan rahasia lagi bahwa Negara kita tercinta ini yaitu Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Ini bukan lah suatu omong kosong belaka, sumber daya alam yang begitu banyak dan melimpah ruah dari sabang sampai merauke.

menjadikan Indonesia sebagai pusat kunjungan wisata dari berbagai penjuru dunia, kita tentu mengenal dengan daerah yang bernama Bali, Lombok, Magelang ketiga tempat yang tadi saya sebutkan adalah lokasi terfavorit para turis mancanegara untuk menghabiskan waktu libur nya di Indonesia dan ketiga tempat tadi juga merupakan destinasi wisata terfavorit menurut situs travel terkenal di dunia.
Uang negara republik Indonesia.

Ini menandakan betapa melimpahnya potensi kekayaan serta sumber daya alam di Indonesia yang bila dikelola dengan baik dan bijak dapat memberikan pendapatan (income) bagi Negara dalam bentuk devisa Negara. Dan ini bisa menjadi sebuah harta kekayaan Negara Indonesia, yang dapat digunakan sebagai pendapatan Negara untuk membangun sarana serta prasarana yang dimiliki Negara serta dapat pula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang selama ini masih dikategorikan sebagai  Negara dengan pendapatan perkapita rendah.
 Untuk urusan tentang harta Negara di Indonesia sediri sudah ada lembaga yang bertugas mengawasi serta mengawal harta Negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tapi tentu untuk mengawal harta negara tidak cukup hanya mengandalkan sebuah lembaga negara saja, harus juga ada peran serta masyarakat didalamnya. BPK kawal harta negara itu perlu tapi juga harus dikawal oleh masyarakat juga karena sebuah lembaga negara mempunyai keterbatasan dalam hal sumber daya manusia oleh karena nya kita sebagai masyarakat wajib ikut serta mengawal harta negara.

Lalu apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengawal harta negara? Ini merupakan pertannyaan yang rasa-rasanya perlu dijawab. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengawal harta negara jangan hanya BPK kawal harta negara saja.

Contoh simple nya saja masyarakat dapat mengelola secara gotong-royong destinasi wisata yang ada di Indonesia dengan cara yang seperti itu saja kita sebagai masyarakat sudah mewujudkan cita-cita untuk mengawal harta negara.

Contoh lain nya adalah dengan cara tertib membayar pajak (pajak kendaraan bermotor, pajak izin mendirikan bangunan, pajak perusahaan dan lain sebagainnya). Tingkat sadar pajak masyarakat Indonesia saat ini masih bisa dikatakan tergolong lemah.

Itu dibuktikan dari pendapatan negara atas pajak yang masih sedikit dilansir dari laman www.bpk.go.id tingkat pendapatan negara dari pajak dari tahun ke tahun selalu saja mengalami penurunan. Ironis memang, dengan potensi sumber daya alam dan potensi industrialisasi yang terjadi dimana-mana di wilayah Indonesia tetapi tingkat pendapatan negara dari pajak justru tergolong lesuh.

Oleh karenanya peran serta masyarakat disini diperlukan untuk mengawal serta meningkatkan harta negara dengan cara tertib membayak pajak. Lalu cara terakhir yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat peran serta mengawal harta negara adalah dengan cara ikut berdemokrasi dan menyuarakan aspirasi nya kehadapan para wakil rakyat bilamana dirasa harta negara diselewengkan oleh para wakil-wakil rakyat ini, dan senantiasa pantau selalu apa yang dilakukan serta dikerjakan oleh para wakil-wakil rakyat agar senantiasa kita bisa selalu mengetahui kemana arah harta negara Indonesia.

itu dialokasikan, dengan ketiga cara tersebut kita dengan tidak sadar sudah memenuhi syarat untuk ikut peran serta dalam mengawal harta negara. Jadi pada inti nya memang diperlukan BPK kawal harta negara tapi alangkah lebih baik jika masyarakat pun ikut mengambil bagian dalam berperan aktif dalam mengawal harta negara.


Referensi bacaan:

Laman website BPK
Laman Wikipedia
Laman hukum online
Read More
Konstitusi berasal dari kata kerja "constituer" dalam bahasa Prancis yang berarti " membentuk" (negara). Maka "konstitusi" mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.

Konstitusi terdapat dua macam:
1. Konstitusi tertulis (written constitution)
Menurut buku karangan Amos J. Peaslee "constitution of nation" hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis. Hanya Inggris dan Kanada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis.
Konstitusi tertulis hanya memuat beberapa lembaga kenegaraan dan beberapa hak asasi yang diperlindungi. Jumlahnya yang termuat dalam pelbagai konstitusi adalah berlainan, ada yang banyak ada yang sedikit. 

2. Konstitusi tak tertulis (unwritten constitution)
Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa ada beberapa negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis tetapi pada dasarnya negara-negara tersebut tetap memiliki konstitusi yang sah hanya saja konstitusi tersebut bersifat tak tertulis atau unwritten constitution.
Gedung MK Amerika serikat

Kenapa di Inggris dikatakan ada konstitusi tak tertulis? Tentu hal ini ada tulisan dari seorang Inggris bernama M. Ivor Jennings dalam buku karangan nya yang berjudul the law and the constitution pada halaman 35, ia menulis:

Di negara-negara dengan konstitusi tertulis ada dokumen tertentu yang menentukan antara lain:
a. Adanya wewenang dan cara bekerja perbagai lembaga kenegaraan
b. Penentuan pelbagai hak asasi para warga dari negara itu yang diakui akan diperlindungi.

Di Inggris baik lembaga-lembaga negara termaksud huruf a maupun hal diperlindungi hak-hak asasi termaksud pada huruf b terang juga ada, tetapi tidak termuat dalam satu dokumen tertentu.

Kalau kita membaca konstitusi-konstitusi tertulis yang sekarang ada dunia dalam buku karangan Amos J. Peaslee tersebut, maka ada konstitusi yang sangat panjang dan ada juga yang sangat pendek.

Konstitusi terpanjang dipegang oleh negara India dengan 394 pasal, diikuti Uruguay dengan 332 pasal, Nikaragua dengan 328 pasal, Kuba dengan 286 pasal, Panama dengan 271 pasal, Peru dengan 236 pasal, Brazil dan Kolombia dengan 234 pasal.

Sedangkan untuk konstitusi terpendek di dunia dipegang oleh negara Spanyol dengan 36 pasal, Indonesia dengan 37 pasal, Laos dengan 44 pasal, guatemala dengan 45 pasal, Nepal dengan 46 pasal, dan Marino dengan 47 pasal, Ethiopia dengan 55 pasal, Ceylon dengan 91 pasal, dan Finlandia dengan 95 pasal.
Perbedaan menonjol antara konstitusi yang terpanjang dengan Konstitusi yang terpendek menandakan bahwa negara dengan konstitusi terpanjang memiliki konstitusi yang sangat terperinci mengenai wewenang dan cara bekerja pelbagai lembaga kenegaraan. Dan ini juga menandakan bahwa dalam negara-negara yang konstitusinya sangat pendek diluar konstitusinya masih ada lembaga-lembaga kenegaraan dan hak asasi manusia yang diperlindungi juga.

Referensi bacaan:
Buku azas-azas hukum tata negara (Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H) terbitan P.T Dian Rakyat

Read More
Next PostNewer Posts Previous PostOlder Posts Home

Toko Buku Online