Peran serta masyarakat dalam mengawal harta negara

No Comments
Sudah bukan rahasia lagi bahwa Negara kita tercinta ini yaitu Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Ini bukan lah suatu omong kosong belaka, sumber daya alam yang begitu banyak dan melimpah ruah dari sabang sampai merauke.

menjadikan Indonesia sebagai pusat kunjungan wisata dari berbagai penjuru dunia, kita tentu mengenal dengan daerah yang bernama Bali, Lombok, Magelang ketiga tempat yang tadi saya sebutkan adalah lokasi terfavorit para turis mancanegara untuk menghabiskan waktu libur nya di Indonesia dan ketiga tempat tadi juga merupakan destinasi wisata terfavorit menurut situs travel terkenal di dunia.
Uang negara republik Indonesia.

Ini menandakan betapa melimpahnya potensi kekayaan serta sumber daya alam di Indonesia yang bila dikelola dengan baik dan bijak dapat memberikan pendapatan (income) bagi Negara dalam bentuk devisa Negara. Dan ini bisa menjadi sebuah harta kekayaan Negara Indonesia, yang dapat digunakan sebagai pendapatan Negara untuk membangun sarana serta prasarana yang dimiliki Negara serta dapat pula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang selama ini masih dikategorikan sebagai  Negara dengan pendapatan perkapita rendah.
 Untuk urusan tentang harta Negara di Indonesia sediri sudah ada lembaga yang bertugas mengawasi serta mengawal harta Negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tapi tentu untuk mengawal harta negara tidak cukup hanya mengandalkan sebuah lembaga negara saja, harus juga ada peran serta masyarakat didalamnya. BPK kawal harta negara itu perlu tapi juga harus dikawal oleh masyarakat juga karena sebuah lembaga negara mempunyai keterbatasan dalam hal sumber daya manusia oleh karena nya kita sebagai masyarakat wajib ikut serta mengawal harta negara.

Lalu apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengawal harta negara? Ini merupakan pertannyaan yang rasa-rasanya perlu dijawab. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengawal harta negara jangan hanya BPK kawal harta negara saja.

Contoh simple nya saja masyarakat dapat mengelola secara gotong-royong destinasi wisata yang ada di Indonesia dengan cara yang seperti itu saja kita sebagai masyarakat sudah mewujudkan cita-cita untuk mengawal harta negara.

Contoh lain nya adalah dengan cara tertib membayar pajak (pajak kendaraan bermotor, pajak izin mendirikan bangunan, pajak perusahaan dan lain sebagainnya). Tingkat sadar pajak masyarakat Indonesia saat ini masih bisa dikatakan tergolong lemah.

Itu dibuktikan dari pendapatan negara atas pajak yang masih sedikit dilansir dari laman www.bpk.go.id tingkat pendapatan negara dari pajak dari tahun ke tahun selalu saja mengalami penurunan. Ironis memang, dengan potensi sumber daya alam dan potensi industrialisasi yang terjadi dimana-mana di wilayah Indonesia tetapi tingkat pendapatan negara dari pajak justru tergolong lesuh.

Oleh karenanya peran serta masyarakat disini diperlukan untuk mengawal serta meningkatkan harta negara dengan cara tertib membayak pajak. Lalu cara terakhir yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat peran serta mengawal harta negara adalah dengan cara ikut berdemokrasi dan menyuarakan aspirasi nya kehadapan para wakil rakyat bilamana dirasa harta negara diselewengkan oleh para wakil-wakil rakyat ini, dan senantiasa pantau selalu apa yang dilakukan serta dikerjakan oleh para wakil-wakil rakyat agar senantiasa kita bisa selalu mengetahui kemana arah harta negara Indonesia.

itu dialokasikan, dengan ketiga cara tersebut kita dengan tidak sadar sudah memenuhi syarat untuk ikut peran serta dalam mengawal harta negara. Jadi pada inti nya memang diperlukan BPK kawal harta negara tapi alangkah lebih baik jika masyarakat pun ikut mengambil bagian dalam berperan aktif dalam mengawal harta negara.


Referensi bacaan:

Laman website BPK
Laman Wikipedia
Laman hukum online
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 komentar

Post a Comment

putraseptiana.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti di atur dalam UU ITE

Toko Buku Online