Harta gono-gini umumnya dibagi dua sama rata antara suami dan istri. Pada ketentuan pasal 128 KUHPER menyatakan bahwa
Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau para para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya
Sementara harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.

BACA JUGA: ngider ke pusat kebudayaan rusia

Bagaimana jika terjadi perselisihan diantara suami dan istri? Pada kompilasi hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada pengadilan agama 
 Secara umum pembagian harta Gono-gini baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai atau Posita yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan atau petitum.

Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono-gini . Untuk itu, pihak suami atau istri perlu mengajukan gugatan tersebut yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam gugatan diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang beragama non-muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Ketentuan tentang pembagian harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan seperti mati, perceraian dan karena perkawinan poligami.
Perebutan harta gono-gini

A. Cerai mati
Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi fifty : fifty. Ketentuan ini diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 96 ayat 1
Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 92 ayat 1 menyatakan

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama 

B. Cerai hidup
Ketentuan tentang harta gono-gini bagi pasangan yang cerai hidup diatur di dalam UU perkawinan pasal 37

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta masing-masing diatur menurut hukum nya masing-masing  

Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono-gini diatur didalam kompilasi hukum Islam sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur di KUHPER

Berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 97 dinyatakan

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 

Ketentuan pembagian harta gono-gini bagi penganut Islam adalah berdasarkan KUHPER pasal 128

BACA JUGA: polemik pelik pasal revisi UU md3

Setelah bubarnya persatuan , maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal Dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.

Jika dicermati, pada dasarnya kedua sumber hukum tersebut, sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian harta rahim. Hata Gono-gini dibagi dua fifty : fifty

Pembagian harta Gono -gini ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadian.

PP no. 9 th 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa selama berlangsung nya gugatan cerai atas permohonan penggugat dan tergugat. Maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.

Bagaimana jika salah seorang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan harta gono-gini ?
Kompilasi hukum Islam pasal 95 ayat 1 menjelaskan

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c PP no. 9 th. 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti : judi, mabuk dsb.

C. Perkawinan poligami
Pada dasarnya pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami sama dengan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan monogami yaitu masing-masing mendapatkan seperdua bagian.

Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami diatur di KUHPER pasal 181. Pada perkawinan poligami jika ada anak atau keturunan lainnya, istri yang baru karena kebersamaan harta kekayaan gono-gini akan mendapatkan bagian yang lebih besar.

meskipun tidak melebihi bagian yang terkecil dari bagian anak. Jika anaknya sudah meninggal dunia, pembagian tersebut tidak boleh lebih besar dari 1/4 harta gono-gini. Jika tidak ada anak, pembagiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana pada umumnya, dibagi rata antara suami istri yang baru dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan.

Referensi bacaan:
Buku pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian (happy Susanto) terbitan visi media pustaka
Read More
Undang-undang MD3
Beberapa poin perubahan dalam UU Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) masih terus menjadi perbincangan publik. Terutama pasal hak DPR memanggil paksa dengan bantuan polisi, melaporkan semua elemen masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR, dan hak imunitas ketika ada dugaan tindak pidana di luar tugasnya sebagai anggota DPR yang “menghidupkan” kembali peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Bahkan, beberapa elemen masyarakat sudah melayangkan UU yang baru disahkan dan belum bernomor itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) dan Dkk, kini giliran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan judicial review Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1) UU Perubahan Kedua Atas UU MD3 itu ke MK.

Ketua Bantuan Hukum PSI, Kamaruddin memandang revisi UU MD3 itu kemunduran demokrasi yang ada dalam praktik demokrasi pemerintahan Orde Baru.
“Kebebasan demokrasi pasca reformasi telah dikhianati DPR. Ini yang menjadi landasan PSI mengajukan judicial review revisi UU MD3,”
kata Kamarudin usai mendaftarkan uji materi UU itu di Gedung MK Jakarta (23/2/2018).

Dia menilai Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c telah melegalkan pemanggilan paksa dengan bantuan polisi terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. 
“Jelas ini bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang diatur dalam konstitusi yakni menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan sesuai Pasal 20A UUD 1945,” kata dia.

Menurutnya, bila DPR diberi wewenang pemanggilan paksa itu membuat masyarakat tidak berani mengontrol perilaku DPR yang sejatinya dipilih oleh rakyat.
“Pemanggilan ini bentuk pembungkaman suara rakyat dan berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara rakyat yang sedang perjuangkan haknya. Padahal, rakyat berhak mengontrol dan mengkritik DPR sebagai wakil mereka,” ujarnya.

Lalu, Pasal 122 huruf k dinilai telah memberi kewenangan luar biasa pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.
“Pasal ini sangat berpotensi menjadi pasal karet yang dapat mengekang daya kritis rakyat terhadap kinerja DPR. Seharusnya setiap pejabat harus siap dikritik oleh rakyat,” lanjutnya.

Bila anggota lembaga DPR atau anggota DPR merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.
“Mereka bisa melakukan langkah hukum yang berlaku sama halnya seperti warga negara lain. Jadi, jangan sampai anggota DPR memakai nama lembaga kehormatan rakyat untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri,” kritiknya.  

Selain itu, Pasal 245 ayat (1) yang mengatur hak imunitas anggota DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi (Pasal 20A ayat (3) UUD Tahun 1945). Pasalnya, izin persetujuan presiden atas rekomendasi MKD tidak berlaku terhadap dugaan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas anggota DPR.

Atas dasar itu, PSI meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU Perubahan Kedua atas UU MD3 karena bertentangan dengan UUD 1945. Tuntutan ini pun sama dengan Permohonan yang diajukan Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK), Husdi Herman Ahli Hukum Agraria, dan Kurniawan Mahasiswa Pascasarjana FH UGM.

Tidak banyak berubah
Jika dibandingkan antara UU No. 17 Tahun 2014 dan UU Perubahan Kedua Atas UU MD3 sebenarnya tidak banyak berubah. Pertama, Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c  terkait pemanggilan paksa dengan melibatkan (bantuan) kepolisian. Sementara dalam Pasal 73 UU No. 17 Tahun 2014 DPR berwenang memanggil warga negara, pejabat pemerintah, badan hukum. Apabila dalam pemanggilan tertulis berturut turut dalam 3 kali tidak hadir, DPR berhak menggunakan hak interpelasi, hak angket DPR dan dapat disandera selama 30 hari sesuai ketentuan UU.


Kedua, Pasal 122 huruf k ini memberi kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap siapa saja yang merendahkan kehormatan lembaga dan anggota DPR. Pasal itu terdapat sedikit perubahan dibandingkan Pasal 122 UU No. 17 Tahun 2014. Pasal 122 UU No. 17 Tahun 2014 MD3 tidak mengatur tugas MKD secara rinci untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan, kelompok, badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota DPR. Tetapi, Pasal 122 huruf k revisi UU MD3 menjabarkan secara rinci fungsi dan tugas MKD termasuk mengambil langkah hukum bagi warga negara, pejabat, atau badan hukum yang merendahkan DPR.

Ketiga, Pasal 245 ayat (1) UU Perubahan Kedua Atas UU MD3 ini dinilai tidak sejalan dengan putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 yang menghapus persetujuan MKD” dalam pemeriksaan anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana diganti persetujuan presiden”. Namun, Pasal 245 ayat (1) UU Perubahan Kedua atas UU MD3 ini “menghidupkan” kembali peran MKD. 

Referensi bacaan: 
Read More
Next PostNewer Posts Previous PostOlder Posts Home

Toko Buku Online