Polemik pelik pasal revisi uu md3

2 comments
Undang-undang MD3
Beberapa poin perubahan dalam UU Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) masih terus menjadi perbincangan publik. Terutama pasal hak DPR memanggil paksa dengan bantuan polisi, melaporkan semua elemen masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR, dan hak imunitas ketika ada dugaan tindak pidana di luar tugasnya sebagai anggota DPR yang “menghidupkan” kembali peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Bahkan, beberapa elemen masyarakat sudah melayangkan UU yang baru disahkan dan belum bernomor itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) dan Dkk, kini giliran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan judicial review Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1) UU Perubahan Kedua Atas UU MD3 itu ke MK.

Ketua Bantuan Hukum PSI, Kamaruddin memandang revisi UU MD3 itu kemunduran demokrasi yang ada dalam praktik demokrasi pemerintahan Orde Baru.
“Kebebasan demokrasi pasca reformasi telah dikhianati DPR. Ini yang menjadi landasan PSI mengajukan judicial review revisi UU MD3,”
kata Kamarudin usai mendaftarkan uji materi UU itu di Gedung MK Jakarta (23/2/2018).

Dia menilai Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c telah melegalkan pemanggilan paksa dengan bantuan polisi terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. 
“Jelas ini bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang diatur dalam konstitusi yakni menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan sesuai Pasal 20A UUD 1945,” kata dia.

Menurutnya, bila DPR diberi wewenang pemanggilan paksa itu membuat masyarakat tidak berani mengontrol perilaku DPR yang sejatinya dipilih oleh rakyat.
“Pemanggilan ini bentuk pembungkaman suara rakyat dan berpotensi digunakan untuk mempidanakan suara rakyat yang sedang perjuangkan haknya. Padahal, rakyat berhak mengontrol dan mengkritik DPR sebagai wakil mereka,” ujarnya.

Lalu, Pasal 122 huruf k dinilai telah memberi kewenangan luar biasa pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.
“Pasal ini sangat berpotensi menjadi pasal karet yang dapat mengekang daya kritis rakyat terhadap kinerja DPR. Seharusnya setiap pejabat harus siap dikritik oleh rakyat,” lanjutnya.

Bila anggota lembaga DPR atau anggota DPR merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.
“Mereka bisa melakukan langkah hukum yang berlaku sama halnya seperti warga negara lain. Jadi, jangan sampai anggota DPR memakai nama lembaga kehormatan rakyat untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri,” kritiknya.  

Selain itu, Pasal 245 ayat (1) yang mengatur hak imunitas anggota DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi (Pasal 20A ayat (3) UUD Tahun 1945). Pasalnya, izin persetujuan presiden atas rekomendasi MKD tidak berlaku terhadap dugaan tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas anggota DPR.

Atas dasar itu, PSI meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU Perubahan Kedua atas UU MD3 karena bertentangan dengan UUD 1945. Tuntutan ini pun sama dengan Permohonan yang diajukan Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK), Husdi Herman Ahli Hukum Agraria, dan Kurniawan Mahasiswa Pascasarjana FH UGM.

Tidak banyak berubah
Jika dibandingkan antara UU No. 17 Tahun 2014 dan UU Perubahan Kedua Atas UU MD3 sebenarnya tidak banyak berubah. Pertama, Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c  terkait pemanggilan paksa dengan melibatkan (bantuan) kepolisian. Sementara dalam Pasal 73 UU No. 17 Tahun 2014 DPR berwenang memanggil warga negara, pejabat pemerintah, badan hukum. Apabila dalam pemanggilan tertulis berturut turut dalam 3 kali tidak hadir, DPR berhak menggunakan hak interpelasi, hak angket DPR dan dapat disandera selama 30 hari sesuai ketentuan UU.


Kedua, Pasal 122 huruf k ini memberi kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap siapa saja yang merendahkan kehormatan lembaga dan anggota DPR. Pasal itu terdapat sedikit perubahan dibandingkan Pasal 122 UU No. 17 Tahun 2014. Pasal 122 UU No. 17 Tahun 2014 MD3 tidak mengatur tugas MKD secara rinci untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan, kelompok, badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota DPR. Tetapi, Pasal 122 huruf k revisi UU MD3 menjabarkan secara rinci fungsi dan tugas MKD termasuk mengambil langkah hukum bagi warga negara, pejabat, atau badan hukum yang merendahkan DPR.

Ketiga, Pasal 245 ayat (1) UU Perubahan Kedua Atas UU MD3 ini dinilai tidak sejalan dengan putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 245 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 yang menghapus persetujuan MKD” dalam pemeriksaan anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana diganti persetujuan presiden”. Namun, Pasal 245 ayat (1) UU Perubahan Kedua atas UU MD3 ini “menghidupkan” kembali peran MKD. 

Referensi bacaan: 
Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

2 komentar

Posting Komentar

putraseptiana.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti di atur dalam UU ITE

Toko Buku Online