https://goo.gl/images/ZB6uSz

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana.

yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. 

Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.


Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. 

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. 

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 

Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.


Diversi dan Restoratif  justice


Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

  1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters)
  2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challanges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
  3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice)pada butir 32 :"Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014 Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

  1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
  2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
  3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
  4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
  5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

BACA JUGA: Secercah puisi

Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. 

Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum.

Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodfikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”.

Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

  1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
  2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
  3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). 

Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Oleh Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH

Referensi Bacaan:
Laman Mahkamah Agung RI
Read More

Privacy Policy for putra septiana

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at https://www.putsept.site/2018/03/contact-admin.html.
At www.putsept.site we consider the privacy of our visitors to be extremely important. This privacy policy document describes in detail the types of personal information is collected and recorded by www.putsept.site and how we use it.
Log Files
Like many other Web sites, www.putsept.site makes use of log files. These files merely logs visitors to the site - usually a standard procedure for hosting companies and a part of hosting services's analytics. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. This information is used to analyze trends, administer the site, track user's movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.
Cookies and Web Beacons
www.putsept.site uses cookies to store information about visitors' preferences, to record user-specific information on which pages the site visitor accesses or visits, and to personalize or customize our web page content based upon visitors' browser type or other information that the visitor sends via their browser.
DoubleClick DART Cookie
→ Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.putsept.site.
→ Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to our site's visitors based upon their visit to www.putsept.site and other sites on the Internet.
→ Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html
Our Advertising Partners
Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include .......

  • Google
  • Commission Junction
  • Amazon
  • Widget Bucks
  • Adbrite
  • Clickbank
  • Linkshare
  • Yahoo! Publisher Network
  • Azoogle
  • Chitika
  • Kontera
  • TradeDoubler
  • backlinks.com
  • Other
While each of these advertising partners has their own Privacy Policy for their site, an updated and hyperlinked resource is maintained here: Privacy Policies.
You may consult this listing to find the privacy policy for each of the advertising partners of www.putsept.site.

These third-party ad servers or ad networks use technology in their respective advertisements and links that appear on www.putsept.site and which are sent directly to your browser. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies (such as cookies, JavaScript, or Web Beacons) may also be used by our site's third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on the site.
www.putsept.site has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies
You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.putsept.site's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites. You may find a comprehensive listing of these privacy policies and their links here: Privacy Policy Links.
If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites. What Are Cookies?
Children's Information
We believe it is important to provide added protection for children online. We encourage parents and guardians to spend time online with their children to observe, participate in and/or monitor and guide their online activity. www.putsept.site does not knowingly collect any personally identifiable information from children under the age of 13. If a parent or guardian believes that www.putsept.site has in its database the personally-identifiable information of a child under the age of 13, please contact us immediately (using the contact in the first paragraph) and we will use our best efforts to promptly remove such information from our records.
Online Privacy Policy Only
This privacy policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website and regarding information shared and/or collected there. This policy does not apply to any information collected offline or via channels other than this website.
Consent
By using our website, you hereby consent to our privacy policy and agree to its terms.


Update
This Privacy Policy was last updated on: Friday, January 25th, 2019. Privacy Policy Online Approved Site
Should we update, amend or make any changes to our privacy policy, those changes will be posted here.

Read More
Assalamualaikum..
Dikesempatan kali ini saya ingin mereview suatu kegiatan tahunan yang secara rutin diselenggarakan oleh kampus saya sendiri yaitu kampus Unsika Karawang. Kegiatan ini bernama POSMA (pekan olahraga seni mahasiswa) FH UNSIKA. 

Apa sih POSMA itu ?

Acara tersebut baru saja terselenggara dengan sukses pada tanggal 15 April 2018.
Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan pada kegiatan tersebut antara lain futsal putra-putri, basket putra-putri, voli putra-putra, tenis meja, catur, karikatur, akustik, bakiak, dan ada satu cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan pada kegiatan Posma tahun ini. Yaitu perlombaan game mobile Legends (ML) yang dimasukan kedalam kategori elektronik sport (E-sport).

Kegiatan Posma di selenggarakan mulai dari tanggal 13 s/d 15 April 2018 yang bertempat di lapangan serbaguna Unsika Karawang. Dan melibatkan peserta dari 4 angkatan se-fakultas hukum Unsika.
Meskipun kegiatan ini tergolong sederhana, tapi bukan berarti kegiatan ini sepi antusias ini bisa dibuktikan dari banyaknya sponsor yang ingin bermitra dengan kegiatan ini.

Sebut saja produk-produk seperti pocari sweat, big cola, puding black forest, kang jahit, nicter, clean friends shoes, Galuh mas Karawang dan Gramedia. Antri untuk menjadi sponsor dalam kegiatan Posma kali ini. Belum lagi di tambah dengan media partner seperti jurnalistik Fh Unsika, Unsika TM, Flamboyan 99.6 FM Karawang dan tvberita.com menambah semarak perhelatan Posma Fh Unsika kali ini.


www.unsika.ac.id
Foto: dokumen pribadi
Perlu diketahui jumlah sponsor dan media partner yang bermitra dengan kegiatan Posma dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan dan juga peningkatan kualitas kegiatan Posma.


Foto: dokumen pribadi
Adapun tujuan dari diselenggarakannya kegiatan Posma ini adalah sebagai wadah terwujudnya silaturahmi antar mahasiswa fakultas hukum di Unsika Karawang.


Foto: dokumen pribadi
Kegiatan ini pun berjalan dengan lancar dan sukses dengan menghadirkan para juara-juara baru di setiap cabang olahraga yang di pertandingkan.

Sebagai ajang silahturahmi bukan adu gengsi.

Seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, kegiatan Posma ini di selenggarakan dengan tujuan untuk membangun kembali tali silaturahmi sesama mahasiswa fakultas hukum.

BACA JUGA: Hargailah presiden mu

Yaaa... Meskipun tidak bisa dipungkiri masih ada saja beberapa oknum dari mahasiswa yang malah justru merusak essensi dari kegiatan ini seperti terjadinya keributan kecil pada final futsal putra yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 2018.

Yang seru bukan hanya para peserta nya saja lho.. tapi juga para panitia

Kebetulan sekali pada kegiatan Posma tahun ini saya dipercaya untuk terjun langsung menjadi bagian dari tim kepanitian Posma Fh Unsika hehehe.. sedikit berbagi pengalaman saja.

yaa.. ikut dalam sebuah kepanitiaan sebuah kegiatan besar itu tidak lah bisa dikatakan mudah kita harus rela mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga untuk dapat mensukseskan kegiatan yang kita selenggarakan tersebut.

Itulah yang saya alami dan rasakan sendiri waktu dan pikiran saya tersita untuk kegiatan tersebut.
Foto: dokumen pribadi
Tapi jika kita menjalankan dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan hati yang ikhlas dan dengan perasaan yang senang. Perasaan capek, lelah,letih dan lain sebagainya tidak akan pernah muncul lho..

Banyak kendala yang saya hadapi dalam menyelenggarakan kegiatan Posma tahun ini mulai dari kekompakan antar panitia yang belum terjalin dengan harmonis.

Ditambah dengan berantakannya susunan acara (rundown) yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelum karena faktor satu dan lain hal yang mengakibatkan deras nya protes dan komplain yang diarahkan oleh para peserta lomba kepada para panitia.

Tetapi itu semua seakan terasa terobati jika kita bisa menyelesaikan kegiatan yang kita selenggarakan.
Foto: dokumen pribadi
Senang rasanya bisa ikut dalam kepanitiaan Posma untuk tahun ini.
Merasakan keseruan setiap pertandingan-pertandingan olahraga yang dipertandingkan.


Foto: dokumen pribadi
Oh iyaa.. hampir saja lupa. Selain ikut menjadi bagian kepanitiaan saya ikut sebagai peserta juga hehehe.
Dan alhamdullilah dengan kerjasama tim yang kompak dan ridho Allah SWT saya dan kawan-kawan mendapatkan juara 1 di kategori cabor voli putra dan juara ke 3 di kategori akustik. Kemenangan ini saya persembahkan khusus untuk kedua orangtua saya dan kakak saya yang selama ini mendukung penuh pilihan saya untuk kuliah di fakultas hukum.
Third place accoustic competition posma foto: dokumen pribadi
Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang telah menyukseskan acara posma tahun ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pembaca blog saya yang sudah rela meluangkan waktunya untuk membaca postingan saya yang unfaedah ini wkwkwkwkwk.

Wassalam.
Read More

artikel ini pernah saya sertakan ke lomba menulis anak di www.faktaanak.com


Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa anak adalah investasi bangsa, kemajuan sebuah negara di masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas anak pada masa ini. Begitu pentingnya peran seorang anak dalam menentukan nasib sebuah negara di masa yang akan datang. 

Oleh karena nya memberikan pendidikan kepada seorang anak dirasa menjadi factor vital pada saat ini, bayangkan jika anak tidak di didik secara benar dan tepat, apa yang akan terjadi pada negara di masa yang akan datang?

Di era tahun 2000-an lalu disaat saya masih menempuh pendidikan sekolah dasar orang tua saya mendidik saya dengan tegas. Saya sangat paham mengapa ayah saya mendidik saya seperti itu. Karena pada dasarnya semua orang tua menginginkan anak nya untuk menjadi orang besar dan sukses di masa mendatang. 


Tidak ada seorang pun orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang bodoh dan pemalas. Penerapan sikap disiplin secara tegas yang dilakukan oleh orang tua terhadap saya.

Saya rasa tepat dan bermanfaat bagi saya saat ini. Saya menjadi mengerti betapa pentingnya menghormati yang lebih orang tua, menghargai waktu, menghargai sebuah uang yang dihasilkan melalui sebuah jerih payah.

Saya ingat betul semasa saya menempuh pendidika sekolah dasar, saya sering bangun kesiangan karena malam nya saya sering menghabiskan waktu bermain game tanpa sepengetahuan orang tua.


Dan bisa ditebak apa yang dilakukan oleh ayah saya saat itu ia mengambil sebuah gayung yang berisi air dan “menyipratkan” air tersebut ke muka saya hingga saya pun terbangun dan tersadar bahwa saya kesiangan dan terlambat berangkat ke sekolah. 

BACA JUGA: serunya posma fh unsika

Begitu pun ketika saya melakukan sebuah kesalahan maka orang tua saya tidak segan-segan memberikan saya hukum tegas. Semua yang dilakukan oleh kedua orang tua saya sesungguhnya adalah ungkapan rasa cinta orang tua kepada anaknya yang tidak menginginkan anaknya menjadi seorang yang pemalas dan bodoh.

Berbeda dengan anak “zaman old”, saat ini anak “zaman now” saya rasa memiliki penurunan tingkat sikap kedisiplinan dan sikap menghormati orang yang lebih tua. Jika anak pada zaman dahulu bila melakukan kesalahan di sekolah dan mendapatkan hukuman.


oleh sang guru maka anak tersebut akan mematuhi hukuman yang diberikan.
Tetapi anak masa kini jika melakukan kesalahan di sekolah dan mendapatkan hukuman dari sang guru maka anak tersebut akan menyerang balik guru atau mengadu kepada orang tuanya dan melaporkan gurunya ke polisi.

Menurut saya, ini merupakan sebuah degradasi mental anak bangsa kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi saat ini rasa-rasanya menjadi factor utama penurunan mental anak bangsa, mereka menjadi anak yang pemalas, tidak menghormati orang tua, dan jauh dari kata kedisiplinan.


Berikut saya sajikan beberapa contoh kasus seorang murid yang melaporkan gurunya sendiri hanya karena permasalahan sepele.

1. guru dilaporkan ke polisi hanya Karena mencubit murid saat ketahuan main hp. 


Dilansir dari daring berita online kompas.com Guru SMAN 3 wajo Sulawesi selatan bernama Malayanti dilaporkan ke polisi hanya karena dianggap telah mencubit muridnya pada 6 november 2017.


Peristiwa ini terjadi saat malayanti memberikan materi dalam kelas kewirausahaan ia melihat seorang murid memainkan handphone nya. 

Malayanti mengingatkan murid yang memainkan ponselnya dengan mencubit lengannya. Sang murid tidak terima dan melaporkannya ke polres wajo.

2. cubit murid berinisial KN guru SD di Jakarta dilaporkan ke polisi.

Seorang guru SD Antonius matraman Jakarta bernama Inho Loe dilaporkan oleh orang tua siswa ke polisi karena mencubit muridnya berinisial KN saat mengajar, kejadian tersebut berawal saat Inho mengajar lalu muridnya ribut.


Termasuk si murid berinisial KN itu si guru menegur agar KN menghadap ke depan namun tegurannya tidak didengarkan Inho kemudian menghampiri KN dan mencubit tangannya.

3. dihukum bersihkan toilet guru SD dilaporkan ke polisi.

Di Riau, kabupaten rokan hulu seorang guru dilaporkan ke polisi hanya Karena orang tua murid mendapatkan pengaduan dari anaknya dan tidak terima anaknya dihukum membersihkan toilet. 


Hukuman membersihkan toilet kepada murid berinisial DO diberikan sebagai tindakan disiplin dari sang guru karena si murid tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

Ini sudah sangat memprihatinkan karena sesungguhnya seorang guru adalah orang kedua kita yang harus kita hormati layaknya orang tua kita di rumah, bukan malah melaporkan nya ke pihak yang berwajib hanya karena permasalahan terkait kedisiplinan.


Menurut hemat saya rasanya sangat diperlukan mengubah metode pendidikan kembali masa dahulu yang lebih tegas lagi kepada anak agar kelak anak menjadi generasi yang bermental baja dan memiliki sifat yang terpuji.

lihat hasil lomba menulis faktaanak.com DISINI

Read More
Yaa Rabb...
Berlapis, bertambah tebal, coretan dimana-mana, sampai-sampai menempel di sendal sepatu, tidak hanya dalam buku, sampai-sampai berkerak,merekat, ke-jiwa mengiris pita rohani, gelaplah...
Mungkinkah masih tersisa sesepuh cinta-Mu, atau cahaya, atau telah mengering, terbilang
Aah kurasa tidak, karena engkau adalah muara An-nur.

yaa Rabb...
Bagaimana lagi, menumpuk, tong sampah, nyengat, menempel di baju, di celana, menyatu dengan busuknya kalbu memutilasi apa yang ada dalam hati, hati-ku
Adakah mungkin masih tersisa puing-puing alam dalam alam-malaki, aku terpelanting
Hanya engkau Rabb.. hanya engkau pemilik aselinya padahal fakta diatas nyata diperkuat dalam khotbah qur'ani
Matahari engkau sorotkan, dengan teriknya
Rembulan engkau pancarkan, dengan pantulan sempurna bahtera engkau keluarkan mutiara marjan
Engkau ajarkan aku pandai bicara, cukupkan segala karunia, dengan pancaindra dan af-idah .. engkau ingatkan pula: heiii.... Nikmat mana lagi yang kamu dustakan???....
Tetap saja anugrah mu ku-kibuli, setiap sisinya

Yaa Rabb... Kemaren ada evaluasi, dikemas dalam ujian semesteran
Kisi-kisi tasyakur, renungan ku hasilkan nilai-nilai memalukan, ce'-min, be'-min
Biar, patahkan kaki ini mengejar kencang perbaikan pada semester berikutnya, andai belum telat,
Aahh.. kurasa belum terlambat, karena engkaulah gudang Ar-rrofi, meninggikan derajat dan nilai-nilai sebelum engkau pamerkan pada papan transkip nilai di (ukhrowi)

--makhluk bebas--
Read More
Hukum adalah pernyataan pikiran (Lex est dictamen ratione) dan hukum akan dihargai apabila didukung oleh dasar yang masuk akal (Lex plus laudatur Quadro ratione probatur).
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana terdapat cabang kekuasaan negara yang digolongkan dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam negara hukum setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum
dimana setiap tindakan pemerintahan dan masyarakat harus didasarkan pada hukum semata bukan didasarkan pada kekuasaan belaka.

Indonesia mengenal beberapa sistem hukum seperti sistem hukum common law, sistem hukum anglo Saxon sehingga kita tidak menganut sistem hukum murni namun lebih pada sistem hukum campuran.

Terlihat dari implementasi kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan-badan peradilan di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran umum terhadap fenomena Penegakan hukum di Indonesia bidang kajian hukum tata negara dalam arti sempit. Yaitu hukum administrasi negara.

Dari berbagai sumber indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik di Indonesia sangat rendah terkait banyaknya penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal ini tentunya menggambarkan lemahnya integritas dan etika penyelenggarakan negara juga sistem pengawasan internal dan eksternal yang lemah yang dilakukan oleh inspektorat dan lembaga peradilan in casu peradilan tata usaha negara.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demikian juga dengan pengawasan internal oleh inspektorat dan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) sekarang.

Namun dalam kenyataannya tetap saja masih banyak pejabat publik yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi anggaran yang melakukan penyalahgunaan wewenang dedemikian juga dengan eksistensi pengadilan tata usaha negara.

Sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintah belum bisa diharapkan, karena masih memiliki kelemahan dari segi peraturan perundang-undangannya menambah panjang cerita lemahnya sistem penegakan hukum administrasi di Indonesia.

Kedua kenyataan tersebut diatas, setidaknya dapat menggambarkan wajah penegakan hukum di Indonesia namun demikian dengan lahirnya undang-undang no. 13 thn 2014 tentang administrasi pemerintahan yang di undangkan pada 17 Oktober 2014 yang menjadi hukum materil bagi pejabat pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya.

Dalam melaksanakan tata laksana pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan dari fungsi negara telah membawa harapan bagi penyelenggara negara.

Untuk tidak harus takut lagi mengambil diskresi dalam kewenangan jabatannya atau diskriminasikan. Namun antara dasar solen dan das sein jauh dari bayangan karena tidak seindah harapan.

BACA JUGA: Ngider ke pusat kebudayaan rusia

Karena justru menimbulkan permasalahan hukum baru dimana sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan praktisi dan akademisi contoh updatenya yaitu adanya perjanjian kerjasama penegakan hukum antara kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Kejaksaan agung (Kejagung), dan kepolisian Indonesia (polri). Yang telah menandatangani perjanjian kerjasama tentang koordinasi APIP dengan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau aduan masyarakat.
Hakim dimuka sidang

Yang terindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah apakah itu masuk dalam ranah hukum pidana atau hukum administrasi negara dalam penyelesaian sengketanya mana yang harus didahulukan karena asasnya hukum administrasi adalah pencegahan (premium remedium) sedangkan hukum pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium)?

Dalam perjanjian kerjasama disebutkan jika kerugian keuangan negara telah dikembalikan hingga dinyatakan selesai oleh APIP atau badan pemeriksaan keuangan (BPK).

maka sebuah kasus dipertimbangkan untuk dihentikan penyidikannya. Adanya kerjasama tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak terutama penggiat anti korupsi sebagaimana disampaikan oleh wakil ketua KPK laode M Syarief.

Menegaskan tindakan yang dilakukan penyelenggara negara jika merugikan keuangan negara masuk dalam ranah korupsi, pengembalian keuangan negara tidak bisa menghilangkan pidananya sedangkan penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi karena kesalahan prosedur.

Atau mall administrasi dan tidak bermaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain contohnya kasus dana non-bazater Bulog dalam kasus Ir. Akbar Tanjung.

Pararel dengan apa yang disampaikan oleh pakar hukum pidana universitas Indonesia prof. Indriyanto Seno adji, lalu bagaimana dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 UU no. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah
Demikian juga MA telah menerbitkan peraturan MA RI (perma) no. 4 th 2015 tentang pedoman beracara dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang, sehingga menimbulkan antinomi norma Dalam tataran  implementasinya .

Antara hakim pengadilan Tipikor vide pasal 3 UU no. 31 th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hakim pengadilan tata usaha negara vide pasal 21 UU No. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan menjadi pro-kontra produktif.

Dalam penegakan hukum karena kedua lembaga hukum tersebut sama-sama mempunyai kewenangan untuk menilai penyalahgunaan wewenang, bagaimana telah disinggung.

Dalam seminar IKAHI, namun masih ada perdebatan apakah kehadiran UU no. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan ini akan memperkuat ataukah ingin memperlemah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

MA atas perdebatan tersebut telah mengambil inisiatif dengan menerbitkan peraturan MA (perma) no. 4 th 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dimana dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana.
Dan dalam ayat 2 pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah ada hasil pengawasan aparat pengawas internal pemerintah.

Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan apakah dapat PERMA mengesampingkan undang-undang dan apakah terbitnya PERMA tersebut merupakan jawaban atas polemik titik singgung kewenangan mengadili antara korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Namun demikian PERMA tersebut seharusnya memberikan batasan yang jelas pengertian sebelum adanya proses pidana, telah menimbulkan kegaduhan hukum dilingkungan hakim apakah sebelum adanya proses pidana itu dapat diartikan pada tahap dikeluarkan sprindik.

Atau dalam tahap penyelidikan, penyidikan, ataukah penetapan tersangka. Terdakwa semakin tidak jelas haruslah dilakukan judicial review.

Berdasarkan perjalanan pembahasan UU no. 30 th 2014 yang tercermin dalam konsideran pilosofis lahirnya UU no. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah untuk selalu dalam dan tidak lagi hanya memberikan perlindungan hukum kepada warga negara.

Oleh Dr. Sofyan Iskandar SH, MH
Disampaikan dalam seminar nasional dan call paper Fakultas hukum Universitas Singaperbangsa karawang, di hotel Brits Karawang.
Read More
Read More
Next PostNewer Posts Previous PostOlder Posts Home

Toko Buku Online