Fenomena Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Kajian Hukum Tata Negara

4 comments
Hukum adalah pernyataan pikiran (Lex est dictamen ratione) dan hukum akan dihargai apabila didukung oleh dasar yang masuk akal (Lex plus laudatur Quadro ratione probatur).
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana terdapat cabang kekuasaan negara yang digolongkan dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam negara hukum setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum
dimana setiap tindakan pemerintahan dan masyarakat harus didasarkan pada hukum semata bukan didasarkan pada kekuasaan belaka.

Indonesia mengenal beberapa sistem hukum seperti sistem hukum common law, sistem hukum anglo Saxon sehingga kita tidak menganut sistem hukum murni namun lebih pada sistem hukum campuran.

Terlihat dari implementasi kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan-badan peradilan di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran umum terhadap fenomena Penegakan hukum di Indonesia bidang kajian hukum tata negara dalam arti sempit. Yaitu hukum administrasi negara.

Dari berbagai sumber indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik di Indonesia sangat rendah terkait banyaknya penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal ini tentunya menggambarkan lemahnya integritas dan etika penyelenggarakan negara juga sistem pengawasan internal dan eksternal yang lemah yang dilakukan oleh inspektorat dan lembaga peradilan in casu peradilan tata usaha negara.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demikian juga dengan pengawasan internal oleh inspektorat dan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) sekarang.

Namun dalam kenyataannya tetap saja masih banyak pejabat publik yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi anggaran yang melakukan penyalahgunaan wewenang dedemikian juga dengan eksistensi pengadilan tata usaha negara.

Sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintah belum bisa diharapkan, karena masih memiliki kelemahan dari segi peraturan perundang-undangannya menambah panjang cerita lemahnya sistem penegakan hukum administrasi di Indonesia.

Kedua kenyataan tersebut diatas, setidaknya dapat menggambarkan wajah penegakan hukum di Indonesia namun demikian dengan lahirnya undang-undang no. 13 thn 2014 tentang administrasi pemerintahan yang di undangkan pada 17 Oktober 2014 yang menjadi hukum materil bagi pejabat pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya.

Dalam melaksanakan tata laksana pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan dari fungsi negara telah membawa harapan bagi penyelenggara negara.

Untuk tidak harus takut lagi mengambil diskresi dalam kewenangan jabatannya atau diskriminasikan. Namun antara dasar solen dan das sein jauh dari bayangan karena tidak seindah harapan.

BACA JUGA: Ngider ke pusat kebudayaan rusia

Karena justru menimbulkan permasalahan hukum baru dimana sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan praktisi dan akademisi contoh updatenya yaitu adanya perjanjian kerjasama penegakan hukum antara kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Kejaksaan agung (Kejagung), dan kepolisian Indonesia (polri). Yang telah menandatangani perjanjian kerjasama tentang koordinasi APIP dengan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau aduan masyarakat.
Hakim dimuka sidang

Yang terindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah apakah itu masuk dalam ranah hukum pidana atau hukum administrasi negara dalam penyelesaian sengketanya mana yang harus didahulukan karena asasnya hukum administrasi adalah pencegahan (premium remedium) sedangkan hukum pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium)?

Dalam perjanjian kerjasama disebutkan jika kerugian keuangan negara telah dikembalikan hingga dinyatakan selesai oleh APIP atau badan pemeriksaan keuangan (BPK).

maka sebuah kasus dipertimbangkan untuk dihentikan penyidikannya. Adanya kerjasama tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak terutama penggiat anti korupsi sebagaimana disampaikan oleh wakil ketua KPK laode M Syarief.

Menegaskan tindakan yang dilakukan penyelenggara negara jika merugikan keuangan negara masuk dalam ranah korupsi, pengembalian keuangan negara tidak bisa menghilangkan pidananya sedangkan penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi karena kesalahan prosedur.

Atau mall administrasi dan tidak bermaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain contohnya kasus dana non-bazater Bulog dalam kasus Ir. Akbar Tanjung.

Pararel dengan apa yang disampaikan oleh pakar hukum pidana universitas Indonesia prof. Indriyanto Seno adji, lalu bagaimana dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 UU no. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah
Demikian juga MA telah menerbitkan peraturan MA RI (perma) no. 4 th 2015 tentang pedoman beracara dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang, sehingga menimbulkan antinomi norma Dalam tataran  implementasinya .

Antara hakim pengadilan Tipikor vide pasal 3 UU no. 31 th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hakim pengadilan tata usaha negara vide pasal 21 UU No. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan menjadi pro-kontra produktif.

Dalam penegakan hukum karena kedua lembaga hukum tersebut sama-sama mempunyai kewenangan untuk menilai penyalahgunaan wewenang, bagaimana telah disinggung.

Dalam seminar IKAHI, namun masih ada perdebatan apakah kehadiran UU no. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan ini akan memperkuat ataukah ingin memperlemah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

MA atas perdebatan tersebut telah mengambil inisiatif dengan menerbitkan peraturan MA (perma) no. 4 th 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dimana dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana.
Dan dalam ayat 2 pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah ada hasil pengawasan aparat pengawas internal pemerintah.

Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan apakah dapat PERMA mengesampingkan undang-undang dan apakah terbitnya PERMA tersebut merupakan jawaban atas polemik titik singgung kewenangan mengadili antara korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Namun demikian PERMA tersebut seharusnya memberikan batasan yang jelas pengertian sebelum adanya proses pidana, telah menimbulkan kegaduhan hukum dilingkungan hakim apakah sebelum adanya proses pidana itu dapat diartikan pada tahap dikeluarkan sprindik.

Atau dalam tahap penyelidikan, penyidikan, ataukah penetapan tersangka. Terdakwa semakin tidak jelas haruslah dilakukan judicial review.

Berdasarkan perjalanan pembahasan UU no. 30 th 2014 yang tercermin dalam konsideran pilosofis lahirnya UU no. 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah untuk selalu dalam dan tidak lagi hanya memberikan perlindungan hukum kepada warga negara.

Oleh Dr. Sofyan Iskandar SH, MH
Disampaikan dalam seminar nasional dan call paper Fakultas hukum Universitas Singaperbangsa karawang, di hotel Brits Karawang.
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

4 komentar

izthy Kiyen said...

Wah, rumit ya bro...
Tapi gimanapun juga kita warga indonesia.

Jangan lupa komen balik ke sini ya:
https://goo.gl/Dco7sf

Putra Septiana said...

Waktu itu sudah pernah saya komen sis, silahkan coba di cek kembali yaa

wisata indonesia said...

Info yang sangat bermanpaat .

Putra Septiana said...

Thanks for comment guys

Post a Comment

putraseptiana.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti di atur dalam UU ITE

Toko Buku Online