Sulitnya menegakkan HAM di indonesia

1 comment

Apa itu HAM?


Menurut deklarasi universal hak asasi manusia (duham) 1948 HAM adalah setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik, atau pandangan lain.

sedangkan menurut  UU no. 39 tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

doktrin ini berevolusi seiring dengan perkembangan sejarah manusia konsep hak asasi manusia dianggap penting justru karena umat manusia terusik nuraninya oleh perbuatan-perbuatan barbar para tiran di dunia.

deklarasi universal hak asasi manusia yang dideklarasikan pada 10 desember 1948 sendiri merupakan respon komunitas internasional, khususnya perwakilan pemerintahan di dunia saat itu. 

atas salah satu pengalaman paling gelap dalam sejarah umat manusia yaitu perang dunia ke II  dan fasisme yang memproduksi puluhan juta korban jiwa. semata-mata karena kebijakan yang rasis dan mengekang kebebasan fundamental.

deklarasi universal hak asasi manusia ini dianggap merupakan salah satu cara dari komunitas internasional untuk mencegah terulangnya praktek serupa dikemudian hari.

konvenan internasional hak-hak sipil mengcangkup dua  kategori hak asasi utama yakni hak-hak sipil yang mengandaikan jaminan hak-hak atau kebebasan individu dari campur tangan negara.

BACA JUGA: bagaimana pembagian jatah harta gono-gini yang benar ini dia penjelasannya

dan hak-hak politik yang mengandaikan jaminan hak-hak atau kebebasan individu untuk memiliki akses pada negara. kategorisasi konsep ini kemudian menjadi kabur karena adanya pertarungan-pertarungan ideologi-ideologi politik besar.

yang memiliki watak-watak antagonistik satu sama lain, pada proses penyusunan konvenan ini, yaitu konteks perang dingin. klaim bahwa hak-hak sipil dan politik merupakan hak-hak yang  bersifat negatif karena pemenuhannya mengandaikan tidak adanya campur tangan atau intervensi negara.

sementara hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak-hak yang bersifat positif karena mengandaikan pemenuhan lewat campur tangan atau intervensi negara (sudah tidak berlaku lagi).

akhirnya hingga hari ini di tingkat nasinal pun internasional telah dikenal prinsip hak asasi manusia yang tak terbagi (indivisible), setara (equal), dan saling mempengaruhi (interdependent).

Siapa yang menjadi pemangku hak dan kewajiban?

seperti yang tersebar di berbagai ketentuan dalam konvenan sipil dan politik hak asasi manusia (human rights) memiliki tempat dan bersubjek pada setiap diri manusia. hak asasi yang dimiliki seseorang karena ia seorang manusia. jadi pihak yang menikmati dan bisa mengklaim suatu perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah seorang individu. 

secara ideal pemenuhan hak asasi manusia harus mencangkup setiap individu dan tidak terpisahkan dari individu. hal ini sesuai dengan idiom yang ada dalam diskurkus hak asasi manusia 
one is too many - satu sudah terlalu banyak
artinya pelanggaran hak asasi manusia tidak menyangkut suatu kualifikasi kuantitas orang, cukup satu korban maka pelanggaran HAM sudah terjadi. setiap hak asasi manusia yang melekat pada individu mengandaikan adanya pihak lain yang memiliki tugas dan kewajiban (duty bearer) untuk memenuhi dan melindunginya.

dalam hal ini adalah negara jadi di satu pihak individu adalah pemangku hak yang bisa menikmati segala kategori hak asasi yang tercantum dalam konvenan sipil dan politik ini. di lain pihak negara menjadi pemangku kewajiban karena memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya bagi setiap individu dibawah juridiksinya.

tiga kewajiban negara ini dikenal sebagai trials of state obligation. setiap orang atau individu dibawah juridiksi ini, termasuk baik warga negaranya maupun orang atau warga asing yang berada diwilayah hukumnya. warga asing disini termasuk mereka yang tidak memiliki kewarganergaraan manapun, pencari suaka, pengungsi, dan buruh migran.

seperti yang tercantum diberbagai ketentuan konvenan sipil dan politik selalu dimulai dengan "setiap orang berhak atas........." atau "setiap negara pihak dalam konvenan ini berjanji untuk menghormati dan melindungi hak-hak..............." negara pihak disini adalah setiap negara yang telah meratifikasi konvenan sipil dan politik
http://www.putsept.site

kewajiban-kewajiban apa saja yang dijalankan oleh negara?

kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia (obligation to respect) mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, hak-hak integritas personal, atau hak-hak atas privasi. kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak non negara.

sedangkan kewajiban negara untuk memenuhi menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi hak asasi manusia di tingkat yang paling konkrit. ketiga kewajiban negara ini jelas menunjukan implementasi hak-hak sipil dan politik di bawah konvenan sipil dan politik. andaikan ada kombinasi kewajiban negara baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif.

Apa saja tindak pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di indonesia?

jika meruntut pada terbentuknya pemerintahan orde baru, sedikitnya ada 4 fase catatan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, yakni fase pembasmian orang-orang kiri dan nasionalis, pembasmian organisasi-organisasi islam penentang asas tunggal pancasila, pembunuhan dan penahanan tokoh masyarakat penentang kebijakan pembangunan orde baru.

dan perang kotor di aceh, papua, dan timor leste. dimulai dari tindak pembasmian pengurus, anggota, simpatisan partai komunis indonesia dan orang-orang nasionalis pada tahun 1965 sampai dengan 1970. dengan tuduhan memberontak terhadap pemerintah republik indonesia yang sah, suharto yang kala itu belum menjadi presiden mengarahkan kekuatan militer untuk menangkap orang-orang kiri dan nasionalis.

membunuh para jenderal TNI angkatan darat, termasuk disini memprovokasi organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan politik tertentu untuk ikut melakukan kekerasan dan pembunuhan.

selain itu perempuan dan anak-anak dijadikan sebagai target antara dalam menangkap orang-orang utama yan mereka cari. tidak sedikit para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari praktik-praktik pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual.

ironisnya peristiwa ini tidak pernah dianggap sebagai peristiwa kejahatan hak asasi manusia karena pemerintah paska orde baru belum pernah menggelar penyelidikan atas peristiwa ini. bahkan beberapa pejabat dari pemerintahan reformasi masih mencoba membenarkan praktik kekerasan dan kejahatan hak asasi manusia pada peristiwa 1965 itu sebagai peristiwa kekerasan komunal.

paska peristiwa 1965 ini menjadi titik awal atas praktik kontrol pemerintah orde baru terhadap penduduknya. dimana penduduk dilarang untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan kebijakan negara. hal lain yang perlu juga dicatat bahwa peristiwa ini kemudian melahirkan kontrol yang luar biasa terhadap aktifitas politik, ekonomi, sosial dan budaya perempuan.

peristiwa ini menjadi pembenar bagi negara untuk menutup akses keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. setelah pembantaian dan pemenjaraan tanpa proses hukum atas orang-orang kiri dan nasionalis, peristiwa pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia berlanjut dengan operasi militer untuk menghabisi organisasi-organisasi islam yang menentang kebijakan penyatuan ideologi bangsa yakni pancasila pada 1971-1984.

pemerintah orde baru mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang menentang asas tunggal pancasila sebagai kelompok pemberontak. pemerintah orde baru melalui kekuatan militernya, yakni komando pemulihan keamanan dan ketertiban (kopkamtib) menangkap pimpinan, anggota, dan simpatisan-simpatisan organisasi-organisasi islam. selanjutnya para tahanan tersebut dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan yang adil. 

beberapa diantaranya bahkan dijatuhi hukuman mati, di sejumlah daerah para istri dan anak dari orang-orang yang dicari militer atau polisi juga kerap menjadi sasaran dalam penyanderaan, para istri dan anak mendapatkan perlakuan kejam dan tak jarang menjadi objek pelecehan seksual. paska peristiwa ini, orde baru melarang organisasi-organisasi islam menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai tempat mendiskusikan persoalan-persoalan ekonomi dan politik.

ancaman ini terbukti ketika orde baru kembali mengarahkan aparat militernya untuk menghancurkan organisasi-organisasi berbasis islam yang masih membicarakan persoalan ekonomi politik di tempat pengajian tanjung priok dan talangsari.

ratusan orang tewas dan hilang dalam kedua peristiwa tersebut. beberapa lainnya ditangkap dan dihukum penjara lebih dari 10 tahun. catatan tindak pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia lain dari orde baru adalah praktik-praktik pembunuhan dan penangkapan tokoh-tokoh masyarakat yang menentang praktek pembangunan di pelbagai daerah seperti penyerangan dan penahanan petani cimacan oleh tentara dan polisi di jawa barat.

pembunuhan soeleman nari di papua, pengusiran dan penangkapan tokoh-tokoh masyarakat kedung ombo, dan penagkapan tokoh-tokoh ada di sumatra, kalimantan, sulawesi, maluku. dengan dalih mendorong percepatan pembangunan tentara atau polisi menangkap, membunuh, atau memenjarakan penduduk yang mempertahankan rumah, hutan adat dan tanah adat mereka dari praktik perampasan oleh militer dan polisi atau pengaman swasta perusahaan.

praktik pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan untuk kepentingan pembangunan proyek mercusuar, hak pengusahaan hutan atau perkebunan, maupun situs-situs ekonomi lainnya. tidak diketahui percis berapa korban dalam peristiwa semacam ini karena belum ada laporan investigasi yang mengungkapnya. selain tiga catatan tersebut, tindak pelanggaran hak asasi manusia lain yang melibatkan orde baru adalah praktik-praktik pembasmian orang-orang sipil anggota atau simpatisan pro kemerdekaan di aceh, papua, dan timor lorosae.

tuduhan terhadap orang-orang sipil itu adalah melakukan makar, tentara dan polisi menangkapi, menculik, membunuh, dan memenjarakan orang-orang sipil anggota atau simpatisan kelompok pro kemerdekaan. dalam upaya mengungkap gerakan perlawanan bawah tanah, tim-tim rahasia militer dan polisi kerap menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai target sasaran tindak kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyanderaan-penyenderaan.

praktik-praktik kotor ini terus mereka gunakan selain untuk mengungkap jaringan bawah tanah, juga sebagai hukuman jika gerilyawan menyerang patroli tentara atau polisi. jumlah korban dari setiap peristiwa ini dapat di lihat dari laporan-laporan resmi yang telah dipublikasikan oleh komnas HAM dan khusus untuk timor leste dapat dilihat dalam laporan akhir the commission for reception truth and reconciliation in east timor dan komisi kebenaran persahabatan.

Apa saja motif dari praktik pelanggaran / kejahatan hak asasi manusia pada masa orde baru ?

dapat ditarik kesimpulan bahwa motif dari praktik-praktik itu adalah memusuhi ideologi berhaluan kiri (komunis) atau kanan (agama) menentang siapa saja yang berseberangan dengan kebijakan pembangunan atau mengganggu pembangunan situs-situs ekonomi orde baru dan penegakan negara kesatuan republik indonesia. pemerintahan orde baru tidak menginginkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas politik dan ekonomi indonesia, meskipun tindakan ini sendiri bertentangan dengan hukum nasional.

Siapa para korban dominan dari peristiwa pelanggaran HAM ?

korban dominan adalah orang-orang yang menentang dengan kebijakan politik dan ekonomi negara, termasuk perempuan dan anak-anak. untuk lebih detailnya, korban dominannya adalah petani, buruh, masyarakat adat, kelompok pro demokrasi, anggota organisasi keagamaan atau partai terlarang.

Siapa pelaku dominan dari peristiwa pelanggaran HAM ?

pada dasarnya sangatlah banyak dan tersebar dari pelbagai lembaga negara dan swasta, pelakunya diantaranya tentara, polisi, intelijen negara, swakarsa perusahaan.

Metode penyelesaian pelanggaran HAM berat ?

terdapat 2 mekanisme penyelesaian yang jamak digunakan sebagai metode untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. mekanisme tersebut adalah mekanisme hukum dan mekanisme non-hukum. kedua mekanisme tersebut jamak dikenal sebagai mekanisme penyelesaian melalui pendekatan transisi (trasitional justice) pendekatan keadilan transisi dipakai dalam konteks negara yang beranjak dari pemerintahan dengan corak otoritarianisme, despotik atau model-model pemerintah non-demokratis lainnya, menjadi beralih ke arah pemerintahan yang bercorak demokratis. kedua mekanisme tersebut perlu digarisbawahi bersifat komplementer atau saling melengkapi satu sama lain dan tidak bisa berjalan salah satu.

Bagaimana dengan keberlanjutan penuntasan kasus pelanggaran HAM saat ini ?

arah penuntasan kasus pelanggaran HAM khususnya HAM berat masa lalu sekarang bergerak lebih kepada kemauan politis ketimbang kerja-kerja sektor hukum. hal ini bisa dilihat dari stagnannya proses penuntasan kasus melalui mekanisme hukum. stagnansi ini berjalan hampir selama 18 tahun terhitung semenjak diundangkannya UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. banyak faktor yang menjadi penyebab terhentinya penanganan kasus, salah satunya adalah faktor masih langgengnya impunitas dan juga masih belum tegaknya kedaulatan hukum di indonesia, agenda-agenda itu menjadi tuntutan ketika reformasi berlangsung dan hampir selama itu agenda tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Oleh komunitas orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS)
Disampaikan dalam diskusi publik hak asasi manusia, di aula universitas singaperbangsa karawang
Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda

1 komentar:

Surya Rianto mengatakan...

Iyak gan.... Jangankan kasus HAM yang besar, kasus HAM kecil aja suka terabaikan. Banyak kepentingan juga sih ya... Semoga ke depannya ada aksi nyata untuk HAM.

Posting Komentar

putraseptiana.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti di atur dalam UU ITE

Toko Buku Online